Walikota Tangerang: Penetapan 2 Raperda Kota Tangerang, Pemulihan Ekonomi Menjadi Prioritas

TANGERANG - Walikota Tangerang H. Arief R. Wismansyah bersama Wakil Walikota Tangerang H. Sachrudin menghadiri acara Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang dalam agenda Pengambilan Keputusan Mengenai Penetapan Atas 2 (Dua) Raperda Kota Tangerang dan Penyampaian Penjelasan Walikota Mengenai Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Kamis (30/9/21).

Raperda yang ditetapkan dalam rapat paripurna tersebut adalah Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Baca juga: Luncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), Kemendagri Permudah Pengurusan Dokumen Kependudukan

Arief mengungkapkan terkait dengan ditetapkannya 2 (Dua) Raperda tersebut, yang pertama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021, dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun anggaran 2021 dilakukan sesuai prioritas pembangunan Kota Tangerang, salah satunya Pemulihan Ekonomi.

"Pemulihan ekonomi menjadi salah satu program pembanguanan prioritas dalam raperda perubahan kali ini guna terciptanya kesejahteraan masyarakat, salah satunya program padat karya bersama masyarakat, mengadakan pelatihan - pelatihan kepada masyarakat dan juga perbaikan - perbaikan infrastruktur untuk area - area bisnis dan lain sebagainya, " terang Arief.

Baca juga: Bupati Abdya Bakal Naikan Tunkin ASN, Ini Konsepnya

Lebih lanjut, Arief memaparkan dari hasil pembahasan tersebut, Rancangan Perubahan APBD Tahun anggaran 2021, pendapatan daerah dianggarkan sebesar 4, 18 triliun rupiah dan untuk belanja daerah dianggarkan sebesar 4, 77 triliun rupiah.

"Belanja Daerah digunakan untuk menangani 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 5 urusan pemerintahan pilihan, 2 unsur pendukung penunjang pemerintahan, 5 unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 unsur kewilayahan dan 1 unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh 40 SKPD, " papar Arief.

Baca juga: Beberapa Oknum Kepala Desa Dinilai Mengecam Profesi LSM dan Wartawan

Raperda kedua, Arief menjelaskan Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa dalam rangka penerapan prinsip keadilan terhadap pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing - masing subjek pajak.

"Setiap masyarakat dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing - masing, " tukas Arief.

Baca juga: Tony Rosyid: Bukan Nambah Saham Bir, Anies Mau Jual

Untuk diketahui, Rapat Paripurna DPRD pada hari ini juga sekaligus mengagendakan Penjelasan Walikota tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2022. Maksud dan tujuan diajukannya Raperda ini agar dapat dilakukan pembahasan secara bersama - sama dan selanjutnya dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

(Hms/Hbi)

Baca juga: Kementarian Tenaga Kerja Luncurkan Satu Data Ketenagakerjaan (SDK)